Kebijakan kecerdasan buatan Amerika Serikat Kebijakan kecerdasan buatan (AI) Amerika Serikat mencakup berbagai tindakan legislatif, eksekutif, dan regulasi yang bertujuan untuk membentuk cara pengembangan, penerapan, dan tata kelola AI di Amerika Serikat. Kebijakan ini melibatkan berbagai aktor, termasuk lembaga federal, kongres, pemerintah negara bagian, serta sektor swasta. ## Latar Belakang Kecerdasan buatan telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir, mengubah berbagai sektor mulai dari layanan kesehatan hingga pertahanan nasional. Seiring meningkatnya kemampuan AI, pemerintah Amerika Serikat menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menetapkan kebijakan yang memastikan teknologi ini dikembangkan secara bertanggung jawab, aman, dan selaras dengan nilai-nilai demokratis. Kebijakan AI di Amerika Serikat mencerminkan tegangan antara dua tujuan utama: mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi di satu sisi, serta mengelola risiko dan melindungi hak-hak warga negara di sisi lain. Pemerintah federal juga mempertimbangkan persaingan geopolitik, terutama dengan Tiongkok, dalam merumuskan strategi AI nasional. ## Tindakan Eksekutif Awal Ketertarikan pemerintah federal terhadap AI modern dapat ditelusuri kembali ke masa pemerintahan Obama. Pada tahun 2016, Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi Gedung Putih menerbitkan beberapa laporan penting mengenai AI, termasuk "Mempersiapkan Masa Depan Kecerdasan Buatan" dan "Strategi Penelitian dan Pengembangan AI Nasional." Laporan-laporan ini meletakkan dasar bagi keterlibatan pemerintah federal yang lebih serius terhadap isu-isu AI. ## Perintah Eksekutif tentang Mempertahankan Kepemimpinan AI Amerika (2019) Pada Februari 2019, Presiden Donald Trump menandatangani Perintah Eksekutif 13859, yang berjudul "Mempertahankan Kepemimpinan AI Amerika." Perintah ini meluncurkan Inisiatif AI Amerika, sebuah strategi seluruh pemerintah yang bertujuan untuk: - Mendorong investasi federal dalam penelitian dan pengembangan AI - Meningkatkan akses ke sumber daya komputasi dan data federal - Mengembangkan standar dan tolok ukur teknis untuk AI - Membangun kepercayaan publik terhadap sistem AI - Melatih tenaga kerja Amerika untuk ekonomi yang digerakkan AI - Melindungi keunggulan teknologi AI Amerika dari pesaing strategis Perintah ini menandai komitmen eksplisit pertama pemerintah federal terhadap kepemimpinan AI sebagai prioritas kebijakan nasional. ## Undang-Undang Inisiatif AI Nasional (2020) Undang-Undang Inisiatif AI Nasional disahkan sebagai bagian dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk Tahun Fiskal 2021. Undang-undang ini: - Mengkodifikasikan Inisiatif AI Amerika ke dalam hukum - Mendirikan Kantor Inisiatif AI Nasional di Gedung Putih - Membentuk Komite Pengarah Inisiatif AI Nasional - Mengamanatkan pengembangan rencana strategis untuk penelitian dan pengembangan AI - Menetapkan program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja AI Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang lebih kuat bagi upaya koordinasi AI federal dibandingkan tindakan eksekutif semata. ## Tindakan Pemerintahan Biden Pemerintahan Biden mengambil pendekatan yang lebih berorientasi pada tata kelola terhadap kebijakan AI, menekankan keamanan, kesetaraan, dan akuntabilitas. ### Cetak Biru untuk Tagihan Hak AI (2022) Pada Oktober 2022, Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi Gedung Putih menerbitkan "Cetak Biru untuk Tagihan Hak AI." Dokumen non-mengikat ini menguraikan lima prinsip yang dimaksudkan untuk memandu desain, penggunaan, dan penerapan sistem AI: 1. **Sistem yang Aman dan Efektif** — Sistem AI harus aman dan berfungsi sebagaimana dimaksudkan 2. **Perlindungan dari Algoritma yang Diskriminatif** — Orang tidak boleh menghadapi diskriminasi dari sistem otomatis 3. **Perlindungan Privasi Data** — Orang harus dilindungi dari pengumpulan dan penggunaan data yang melanggar batas 4. **Pemberitahuan dan Penjelasan** — Orang harus diberitahu ketika sistem otomatis digunakan dan bagaimana keputusan dibuat 5. **Alternatif Manusia dan Pemulihan** — Orang harus dapat memilih keluar dari sistem otomatis dan mendapatkan bantuan manusia ### Perintah Eksekutif tentang AI yang Aman, Terjamin, dan Tepercaya (2023) Pada Oktober 2023, Presiden Biden menandatangani Perintah Eksekutif yang komprehensif mengenai AI. Ini merupakan tindakan kebijakan AI federal paling luas hingga saat itu dan mencakup: - **Standar keamanan dan keselamatan** — Mengharuskan pengembang sistem AI yang paling kuat untuk berbagi hasil uji keamanan dengan pemerintah AS - **Perlindungan privasi** — Mengarahkan lembaga untuk mengevaluasi cara melindungi privasi warga Amerika - **Kesetaraan dan hak sipil** — Mengatasi diskriminasi algoritmik di berbagai sektor - **Perlindungan konsumen** — Memandu pengembangan AI di layanan kesehatan, keuangan, dan sektor lainnya - **Persaingan dan inovasi** — Mendukung persaingan di pasar AI - **Kepemimpinan internasional** — Memajukan pendekatan Amerika terhadap AI di forum internasional - **Penggunaan AI pemerintah** — Menetapkan pedoman untuk penggunaan AI oleh lembaga federal Perintah ini menggunakan Undang-Undang Produksi Pertahanan untuk mewajibkan perusahaan yang mengembangkan model AI besar untuk memberi tahu pemerintah federal dan berbagi hasil uji keamanan. ## Tindakan Pemerintahan Trump Kedua Tak lama setelah menjabat pada Januari 2025, Presiden Trump mencabut Perintah Eksekutif tentang AI milik Biden. Pemerintahannya kemudian merilis Rencana Aksi AI yang memprioritaskan: - Menghapus hambatan regulasi terhadap pengembangan AI - Mempromosikan dominasi AI Amerika secara global - Mengurangi pengawasan pemerintah terhadap perusahaan AI - Berfokus pada daya saing terhadap Tiongkok ## Aktivitas Legislatif Kongres Kongres telah mempertimbangkan berbagai tagihan AI, meskipun undang-undang komprehensif tetap sulit dicapai. Area-area yang telah mendapatkan perhatian legislatif meliputi: - **Keamanan nasional** — Penggunaan AI oleh militer dan badan intelijen - **Deepfake dan disinformasi** — Tagihan yang menargetkan konten sintetis yang menipu - **Privasi** — Proposal untuk melindungi data yang digunakan dalam sistem AI - **Transparansi** — Persyaratan untuk mengungkapkan penggunaan AI dalam konteks tertentu - **Akuntabilitas** — Mekanisme untuk menangani kerugian yang disebabkan oleh sistem AI Komite Senat tentang AI yang didirikan pada 2023 mengadakan serangkaian dengar pendapat, termasuk kesaksian dari pemimpin industri seperti Sam Altman dari OpenAI, yang menyerukan regulasi federal. ## Pendekatan Regulasi Lembaga Federal Berbagai lembaga federal telah mulai menerapkan otoritas yang ada untuk mengatur AI di sektor-sektor tertentu: - **Komisi Perdagangan Federal (FTC)** — Menyelidiki praktik AI yang tidak adil atau menipu dan masalah persaingan - **Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB)** — Mengatasi AI dalam pemberian kredit dan layanan keuangan - **Komisi Kesempatan Kerja yang Setara (EEOC)** — Menerbitkan panduan tentang AI dalam konteks ketenagakerjaan - **Administrasi Makanan dan Obat-obatan (FDA)** — Mengatur perangkat medis bertenaga AI - **Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan (HUD)** — Mengatasi diskriminasi algoritmik dalam perumahan ## Kebijakan AI Negara Bagian Negara bagian telah memainkan peran aktif dalam regulasi AI, seringkali bergerak lebih cepat daripada pemerintah federal: - **California** — Telah mempertimbangkan dan dalam beberapa kasus mengesahkan berbagai tagihan AI, termasuk langkah-langkah transparansi dan persyaratan keselamatan untuk model AI yang besar - **Illinois** — Mengesahkan undang-undang yang mengatur penggunaan AI dalam wawancara kerja - **Texas** — Mengesahkan Undang-Undang Kecerdasan Buatan Texas yang berfokus pada sistem AI berisiko tinggi - **Colorado** — Mengesahkan undang-undang yang mengatur sistem AI berisiko tinggi Proliferasi undang-undang AI di tingkat negara bagian telah memunculkan perdebatan tentang apakah standar federal yang seragam diperlukan untuk mencegah kerangka regulasi yang terfragmentasi. ## Kebijakan AI Militer dan Pertahanan Departemen Pertahanan telah mengembangkan kerangka kebijakan AI sendiri. Pada 2020, Departemen Pertahanan mengadopsi serangkaian Prinsip Etika AI yang menekankan: - Keandalan - Akuntabilitas - Kemampuan dijelaskan - Keterlacakan - Kendalikan Departemen Pertahanan juga mendirikan Pusat Kecerdasan Buatan Bersama (JAIC), yang kemudian menjadi bagian dari Kantor Kecerdasan Buatan dan Data yang lebih besar. Perdebatan kebijakan yang signifikan telah muncul seputar senjata otonom dan pertanyaan tentang tingkat kendali manusia yang diperlukan dalam sistem senjata bertenaga AI. ## Konteks Internasional dan Persaingan dengan Tiongkok Kebijakan AI Amerika Serikat sebagian besar dibentuk oleh persaingan teknologi dengan Tiongkok. Pemerintah AS telah mengambil beberapa langkah untuk membatasi ekspor teknologi AI canggih ke Tiongkok, termasuk: - **Kontrol ekspor chip** — Membatasi ekspor semikonduktor canggih dan peralatan pembuatan chip - **Daftar entitas** — Menempatkan perusahaan AI Tiongkok tertentu pada daftar yang membatasi akses mereka ke teknologi Amerika - **Pembatasan investasi** — Membatasi investasi Amerika di perusahaan AI Tiongkok tertentu Amerika Serikat juga terlibat dalam upaya multilateral untuk membentuk tata kelola AI internasional melalui forum seperti G7, OECD, dan PBB. ## Standar dan Kerangka Kerja Teknis Institut Standar dan Teknologi Nasional (NIST) telah memainkan peran sentral dalam mengembangkan panduan teknis untuk AI: - Pada 2023, NIST menerbitkan Kerangka Manajemen Risiko AI, yang menyediakan pendekatan sukarela bagi organisasi untuk mengelola risiko yang terkait dengan AI - NIST juga memimpin upaya untuk mengembangkan standar untuk mendeteksi konten yang dihasilkan AI dan menangani masalah keamanan AI ## Isu dan Perdebatan yang Sedang Berlangsung Beberapa perdebatan kebijakan utama terus berlangsung di sekitar AI di Amerika Serikat: - **Regulasi versus inovasi** — Perdebatan tentang apakah regulasi yang lebih ketat akan menghambat kepemimpinan teknologi Amerika - **Regulasi federal versus negara bagian** — Pertanyaan tentang otoritas regulasi yang tepat - **Risiko AI saat ini versus masa depan** — Perdebatan tentang apakah kebijakan harus berfokus pada bahaya AI yang ada hari ini atau risiko yang lebih spekulatif dari AI yang sangat canggih - **Transparansi dan kekayaan intelektual** — Tegangan antara permintaan transparansi dan perlindungan rahasia dagang - **Tenaga kerja dan perpindahan** — Perdebatan tentang bagaimana mengelola dampak AI terhadap lapangan kerjaDeregulasi yang Justru Mengatur: Bagaimana Intervensi AI Kasus per Kasus dari Pemerintahan Trump Menciptakan Ketidaktransparanan yang Justru Mereka Janjikan untuk DihindariPemerintahan ini mulai menjabat dengan menentang aturan AI. Kini mereka membentuk industri melalui intervensi informal yang dilakukan kasus per kasus, dan para pengembang harus menavigasi lingkungan tersebut tanpa peta tertulis.Tata Kelola AIPemerintahan TrumpRegulasi AIDeregulasiFine Print·Jun 19, 2026·5 min readBaca artikel